Fakultas Ekonomi UPRI Kerja Sama Dengan Wakil Ketua DPR RI Adakan Focus Group Discussion
Cari Berita

Advertisement

Fakultas Ekonomi UPRI Kerja Sama Dengan Wakil Ketua DPR RI Adakan Focus Group Discussion

Kibar News
9/27/2020


KibarNews.id- Fakultas ekonomi UPRI ( Universitas Pejuang Republik Indonesia)  Makassar kerja sama dengan Wakil Ketua DPD RI Focus Group Discussion dengan tema " APBN 2021 percepatan pemulihan ekonomi dan pengembangan kawasan selat Makassar" bertempat di hotel Four Points Sheraton, Sabtu 26/09/2020

kegiatan ini di hadiri langsung Wakil Ketua DPD RI Dr.H.Mahyuddin ST MM, DPD RI Provinsi Sulsel Ajiep Padindang, DPD Sulteng, Sultra, Kalimantan,  NTB dan Bali serta beberapa peserta 

Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin mengatakan Selat Makassar sangat potensial dan bisa diandalkan untuk mendongkrak perekonomian di Sulawesi Selatan, terutama Kota Makassar.

Bahkan Selat Makassar masuk dalam Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) sebagaimana yang ditetapkan Presiden Jokowi melalui Perpres 83/2020.

Sehingga menurut dia, Selat Makassar ini nantinya akan semakin ramai. Apalagi ketika Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru akan ada 4 juta lebih penduduk baru.

“Sekarang saja penyebrangan Mamuju-Balikpapan, Mamuju-Bontang, dan Pare-Pare sudah padat. Nanti lahir lagi penyebrangan baru bukan lagi untuk barang dan jasa tapi orang wisata,” kata Mahyudin.
Dia menyampaikan Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup ramai dikunjungi. Bahkan, Kota Daeng ini cukup dikenal dengan beragam aneka kuliner yang lezat.

“Akan banyak orang yang berkunjung ke Sulsel dan peluang-peluang ekonomi ini lebih menarik. Sehingga melalui diskusi ini saya minta tolong berikan kami di DPD RI masukan apa yang kita bisa dorong ke pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor UPRI Makassar, Muhammad Tahir Gani mengatakan kegiatan berskala nasional ini diharapkan mampu meningkatkan klasterisasi UPRI sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar.

Termasuk bisa meningkatkan akreditas baik institusi maupun program studi nantinya. Ia pun berharap agar diskusi ini bisa melahirkan rekomendasi yang bisa dijadikan bahan penyusunan kurikulum ekonomi.

“Kita tahu sekarang ini serba terbatas karena ada covid, dan itu menyentuh semua aspek. Sehingga melalui diskusi ini kita mau memperlihatkan bahwa UPRI mampu membahas isu-isu tingkat nasional,” papar Tahir. (Udhin)

Politik

Advertisement