Sanksi Pembekuan KTP, Kadisdukcapil Makassar : Tidak Ada Aturannya
Cari Berita

Advertisement

Sanksi Pembekuan KTP, Kadisdukcapil Makassar : Tidak Ada Aturannya

Kibar News
6/19/2020

Makassar - Kepala Dinas Catatan Sipil (Kadis Capil) Kota Makassar, Ariaty Puspasari menaggapi perihal rencana penerapan sanksi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang salah satunya akan dibelukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada warga yang melanggar protokol kesehatan.

Pasalnya, pembekuan KTP warga yang melanggar protokol kesehatan tidak diatur dalam Undang-undang Kependudukan dan Peraturan Walikota (Perwali).

"Mungkin disini saya bisa luruskan, tidak ada aturan terkait itu (pembekuan KTP) disini hanya menyita sementara KPT warga yang melanggar, sama dengan polisi yang menyita SIM, jika ada pengendara yang melanggar", tegas Ariaty saat dikonfirmasi. Jum'at (19/6/2020).

Terkait adanya pemberitaan yang mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi berupa pembekuan KTP warga.

"Mungkin bisa ditanyakan langsung yang berkomentar dek, karena tidak ada sama sekali komentar dari pihak kami tidak pernah mengatakan seperti itu", pungkas Ariaty.(As)

Politik

Advertisement