Jokowi Harus Evaluasi Kabinetnya
Cari Berita

Advertisement

Jokowi Harus Evaluasi Kabinetnya

Kibar News
6/20/2020


Jakarta - Penempatan direksi dan komisaris di beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan Erick Thohir tampaknya menuai beragam kecaman. Erick disebut tidak menempatkan orang-orang sesuai janjinya saat baru menjabat Menteri BUMN dan disebut tidak sesuai dengan visi Presiden Jokowi.

Di berbagai media sosial, muncul beragam kecaman atas keputusan Erick menempatkan orang-orang tertentu di BUMN. Mulai dari wakil menteri yang rangkap jabatan, TNI/Polri aktif yang menjadi komisaris, para pensiunan menjadi komisaris, hingga beberapa orang yang dulu dianggap sebagai penentang Jokowi dalam Pilpres 2019 namun dapat jabatan sebagai direksi atau komisaris.

Bahkan, beberapa waktu lalu, urgensi posisi wakil menteri (wamen) merangkap jabatan dipertanyakan Hakim Konstituasi Saldi Isra. Saldi mempertanyakan dasar hukum apa yang membenarkan wamen itu bisa jadi komisaris?

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pun ikut bersuara. KASN melihat fenomena rangkap jabatan selain menimbulkan konflik kepentingan, sekaligus menjadi akar terjadinya kecurangan. Rangkap jabatan komisaris BUMN oleh pejabat publik menjadi peluang terjadinya korupsi.

Hal yang sama disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo. Ia tidak setuju dengan rangkap jabatan pejabat pemerintah sebagai komisaris. Menurut Agus Rahardjo, rangkap jabatan tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang sangat besar saat mereka menjalankan tugas. Seharusnya rangkap jabatan itu dihapuskan dan dipilih orang-orang yang memiliki kemampuan dan bisa kerja fokus menjalankan tugasnya sebagai komisaris BUMN.

Salah seorang pimpinan relawan Jokowi yang tak mau disebut namanya mengaku kecewa dengan keputusan Erick Thohir menempatkan beberapa orang dalam struktur direksi dan komisaris di BUMN.

Ia mengatakan sejak awal Jokowi minta agar para relawan bergerak sendiri di luar Tim Kampanye Nasional (TKN) dalam Pilpres untuk memenangkan Jokowi Presiden 2019. "Faktanya, ketika Jokowi menang, mereka yang lebih dapat posisi sementara relawan yang sudah bekerja diabaikan," katanya.

Ia juga menggugat pernyataan Erick Thohir yang pernah mengatakan seharusnya mereka yang 'lebih berkeringat' memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 mendapat posisi lebih baik dibanding mereka yang sama sekali tak berkeringat.

"Nyatanya, jangankan yang tak berkeringat, yang menentang Jokowi pun mendapat posisi terhormat," katanya seraya menyebut posisi Direksi Telkom yang diduduki Co-Founder sekaligus Presiden Bukalapak, Fajrin Rasyid.

Hildebertus Selly, relawan dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Nusa Tenggara Timur, bahkan mengaku bingung dengan Jokowi. 

Menurutnya, Jokowi mengabaikan saran dan keberadaan orang-orangnya yang setia yang berjuang sejak awal. "Orang-orang yang mengerti bahwa perjuangan itu untuk menjadikan negeri ini lebih baik tapi itu diabaikan," kata Hildebertus.

Ia juga menyebut pengangkatan pensiunan TNI-Polri dan pada saat yang sama bicara tentang era milineal, seperti meludah ke langit.

Jabatan rangkap pejabat kementerian bahkan sampai di level Wamen dan Dirjen menjadi komisaris di BUMN, menurutnya juga menyalhi aturan. "Urus tugas utamanya aja belum maksimal, malah dapat rangkap jabatan, rangkap gaji, rangkap tunjangan, rangkap fasilitas. Emang cuma mereka aja orang pintar di negeri ini? Itu juga menyalahi pasal 17 UU 25-2009 tentang Layanan Publik," ujarnya.

Ia meminta Jokowi agar membersihkan posisi-posisi strategis dari para penentangnya agar relawan tak merasa dikhianati. "Reshuffle kabinetmu Pak Jokowi, agar tetap tersisa bangga kami pernah menjadi relawan yang mengusungmu menjadi Presiden dan tidak menjadi cerita buram kami bagi anak-cucu," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bara JP Makassar, Iqbal S.Pd. Ia berharap agar Jokowi merapikan pejabatnya yang rangkap jabatan.

"Kami berharap perjalanan Pak Jokowi hingga berakhir periode keduanya berjalan dengan baik dan menjadi kenangan manis buat rakyat Indonesia. Kami meminta agar meresufle para pejabatnya yang rangkap jabatan, dan selektif memilih agar semua bisa berjalan sesuai harapan kita menuju Indonesia emas", tuturnya. (*/ fad)

Politik

Advertisement