Tolak TKA Masuk Sultra, Begini Saran Pemuda Asal Kolut Ini
Cari Berita

Advertisement

Tolak TKA Masuk Sultra, Begini Saran Pemuda Asal Kolut Ini

Kibar News
5/02/2020


KibarNews.id - Beredarnya isu terkait rencana tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang akan masuk ke wilayah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui bandara Halu Oleo terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyrakat.
 Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) satu suara menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang rencananya masuk mulai pekan ini secara bertahap.

Dikutip dari kompas.com, Gubernur Sultra Ali Mazi membenarkan rencana kedatangan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.

Diakuinya, pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China di Sultra.

Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

"Setelah saya mengetahui informasi itu, langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Danrem, Kapolda, Imigrasi. Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukkan kembali 500 TKA asal China,” ungkap Ali Mazi di rumah jabatan gubernur awal pekan ini.


Melihat hal tersebut, aktivis muda asal Kolaka Utara (Kolut), Akram SH turut bersura. 

Akram menilai, mestinya yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi Sultra dan pada khusunya Bupati dan DPRD kab. Konawe untuk mencabut izin produksi perusuhaan PT. Virtue Dragon Nickel, karena dengan cara inilah yang bisa menghentikan kehadiran TKA ke wilayah sulawesi tenggara sekalipun kementerian ketenagakerjaan tidak bisa menolak kehadiran para TKA. 

"Agar kita semua tak perlu lagi mengkiritik pemerintah pusat yang ingin mengizinkan TKA masuk ke wilayah Sultra, biarkan saja presiden dan menterinya berargumen sana sini. Cukup kita tahu saja bahwa pemerintah pusat tidak konsisten dengan aturan yang mereka buat dan tidak konsisten memutus mata rantai covid-19", tutur Akram yang juga wakil ketua LBH KNPI Sulsel ini via wa, Sabtu (02/05/20).

Yang harus tempuh menurut Akram adalah bagaimana mencari solusi agar kiranya TKA tersebut tidak jadi masuk ke wilayah sultra, simple saja mengapa TKA di izinkan oleh pemerintah pusat masuk ke wilayah sultra Karena disana ada wadah untuk mereka masuk ke wilayah tersebut. 
"Nah wadah itulah yang harus Pemerintah provinsi dan DPRD tutup atau mencabut izin perusahaan yang kemudian nantinya ditempati oleh para TKA yang akan masuk, saya Kira ini adalah solusi untuk bagaimana membatalkan para TKA yang akan masuk di wilayah Sultra", pukasnya.

(Fadel)

Politik

Advertisement