Gernas NGO C-19 Harap Transparansi Pemerintah Terkait Bantuan PSBB
Cari Berita

Advertisement

Gernas NGO C-19 Harap Transparansi Pemerintah Terkait Bantuan PSBB

Kibar News
4/25/2020

Yuniar Tompo


Makassar -- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar telah diterapkan mulai Jumat (25/04/20) kemarin. Pemerintah Kota Makassar mempersiapkan anggaran sekitar Rp 500 miliar untuk menghadapi dampak Sosial dan ekonomi dari pemberlakuan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah disetujui pemerintah Pusat. 

Nilai tersebut terbagi dari Rp 100 miliar lebih dana yang diambil dari APBD dan Rp 376 miliar anggaran yang diusulkan kepusat dalam penerapan PSBB 


“Asumsi kami kita butuh anggaran sekitar kurang lebih Rp 500 miliar untuk menghadapi  dampak sosial dan ekonomi akibat pemberlakukan PSBB, ” Kata jubir Covid-19 Kota Makassar Ismail Hajiali, dikutip dari trotoar.id pada Kamis (16/04/20) lalu.

Sementara itu, dalam proses penyaluran bantuan ke masyarakat dinilai oleh Gerakan Nasional (Gernas) NGO Covid-19 Provinsi Sulawesi selatan belum maksimal. Hal tersebut terlihat semenjak terbukanya posko bersama Gernas NGO Covid-19 yang dibentuk oleh berbagai lembaga ormas/LSM/ kelompok masyarakat / media tidak sedikit Ketua RT/RW berdatangan berkeluh kesah perihal bantuan untuk warga tersebut.

Olehnya itu, Gernas NGO C-19 melalui salah satu Koordinator bidangnya meminta kepada pemerintah untuk melakukan transparansi anggaran tentang alokasinya.

"Adapun anggaran penanggulangan covid di Makassar yang terdiri dari biaya tak terduga sekretariat pemkot sebesar Rp. 30 Milyar dan anggaran silpa tahun 2019 sebesar Rp. 147 Milyar perlu diumumkan ke publik tentang rincian alokasi dan penganggarannya sebagai bentuk transparansi, begitu pun dengan bantuan dari pihak swasta, csr. Jika tidak maka akan menimbulkan kecurigaan masyarakat", pukas salah satu Koordinator bidang Gernas NGO C-19, Yuniar Tompo yang juga Ketua KBPPP Makassar ini saat ditemui di posko bersama Gernas NGO Covid-19, JL. RSI Faisal 18 No. 6 Makassar, Sabtu (25/04/20).

Selain itu juga, Yuniar meminta pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial kota Makassar untuk membuka data warga yang menerima bantuan.

"Pokoknya semua harus transparan, baik anggaran yg dari APBD maupun yang diusulkan di pusat, dan sumber lain-lain, karena jika semuanya tersalurkan secara transparan saya yakin tidak akan ada riak-riak kecil di masyarakat tentang bantuan yang tidak adil ini", tandasnya. (*)

Politik

Advertisement