Bara JP: Mulut Said Didu dan Faisal Basri Harus Di-Lockdown
Cari Berita

Advertisement

Bara JP: Mulut Said Didu dan Faisal Basri Harus Di-Lockdown

Kibar News
4/04/2020

Waketum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Ujte Gustaaf Patty


Jakarta, Kibarnews.id - Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Utje Gustaaf Patty meminta mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dan ekonom Faisal Basri tidak memperkeruh suasana di tengah upaya pemerintah mengatasi penyebaran pandemi virus corona Covid-19. 

Ia meminta keduanya harus pakai masker di mulut masing-masing supaya pernyataan-pernyataan yang keluar lebih tersaring dan  tidak membuat masyarakat semakin resah.

"Pemerintah dan masyarakat saat ini bahu-membahu berjuang melawan virus corona ini. Janganlah kemudian ada pihak yang memperkeruh suasana dengan bermain politik hanya atas dasar ketidaksukaan pribadi," katanya.

Ia menyebut komentar Said Didu mengenai penanganan virus corona di Indonesia yang dimuat dalam kanal YouTube pribadinya. Video yang dipermasalahkan itu berjudul 'MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG'. Video itu berdurasi 22.44 menit.

Sementara ekonom Faisal Basri lewat akun Twitter-nya mengatakan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari Covid-19. Bahkan, Faisal menilai Presiden Jokowi harus menyingkirkan Luhut.

Menurut Utje, jika memang ada kritik yang mau disampaikan oleh Faisal Basri pada Luhut, sebaiknya sampaikan langsung pada yang bersangkutan karena mereka saling kenal. 
"Jika Faisal Basri mau mengkritisi langkah dan kebijakan yang diambil Luhut, temui aja langsung, sampaikan langsung, jangan diumbar di media massa karena akan memperkeruh suasana, toh mereka saling kenal"

Utje mengatakan selama ini, Said Didu memang kerap mengkritik Pemerintah. "Namun jangan kemudian dia justru memanfaatkan situasi musibah Covid-19 untuk bermain politik dan mengungkapkan sentimen pribadi menyerang Luhut tanpa argumentasi yang benar," katanya.

Ia menilai serangan Said Didu lebih pada khayalan politik atas dasar selama ini mungkin dia memang tidak menyukai sosok Luhut. "Jika memang Luhut mempunyai kesalahan harusnya dia adukan saja langsung ke polisi dan bawa data lengkapnya," ujarnya.

Utje mengatakan yang diperlukan saat ini adalah kekompakan sesama anak bangsa, memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana mengatasi penyeberan Covid-19 tidak semakin meluas dan meminimalkan jumlah korban.

Menurutnya, saat ini pemerintah sedang berjuang keras mengatasi ini dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus bersatu padu dengan semua tokoh dan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan menuntut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu bila tidak minta maaf atas pernyataan yang menyudutkannya.

"Bila dalam 2x24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 April 2020.

Luhut keberatan dengan komentar Said Didu mengenai penanganan virus Corona di Indonesia yang dimuat dalam kanal YouTube pribadinya. Video yang dipermasalahkan itu berjudul 'MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG'. Video itu berdurasi 22.44 menit.

Jodi menyoroti kata-kata Said yang mengatakan Luhut ngotot agar Menkeu Sri Mulyani Indrawati tidak mengganggu dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara. Jodi menyebut tudingan Said tidaklah benar.

Menurut Jodi, apa yang disampaikan Said Didu mengenai dana pembangunan IKN tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

"Tidak pernah terjadi Menko Luhut menekan Bu Sri Mulyani terkait dana pembangunan IKN dan kami mempersilakan siapa saja untuk membuktikannya," kata Jodi.

Ia menilai Said Dudu dapat dikenakan pasal hate speech, pasal 317 KUHP dan 318 KUHP dan juga dapat dikenakan Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 terkait ITE jika menyebarkan ujaran kebencian, yaitu bisa memprovokasi, menghasut, serta penyebaran kabar/berita bohong melalui media sosial.
 (iqb)

Politik

Advertisement